Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Pemprov Sumsel Ruslan Bahri mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terbaru dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel yang sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk percepatan masalah pembebasan lahan yang menjadi salah satu bagian dari megaproyek Tol Trans Sumatera Highway tersebut.
Ruslan mengatakan jalan tol Palindra sudah sangat ditunggu masyarakat Sumatera Selatan. Untuk itu pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran proses pembangunannya seperti Pemkab Ogan Ilir dan BPN harus berupaya untuk mempercepat pekerjaannya.
“Semua orang harus mengikhtiarkan kecepatan (proses pembebasan-red) supaya jalan tol ini dapat langsung digunakan oleh masyarakat. Tertunda satu hari saja kerugiannya luar biasa bagi masyarakat.” bebernya
Ruslan juga meminta pihak terkait tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam proses pembebasan lahan. Verifikasi setiap dokumen diharapkan dapat dilakukan secara cermat.
“Jangan sampai salah bayar, itu bisa repot. Misalnya, yang menerima ganti rugi cucunya sementara bapaknya masih hidup. Kan yang lebih berhak bapaknya. Nah, yang seperti itu yang harus dicermati.” bebernya.
Diakui Ruslan, jalan tol Palembang-Indralaya sudah sangat mendesak terutama bagi ribuan mahasiswa Unsri yang selama ini terpaksa harus menghadapi kemacetan dalam beberapa tahun terakhir.
Pembabasan lahan tahap I sepanjang 7 km, ada 254 bidang tanah yang terkena pembebasan. Sebanyak 222 bidang telah dibayar, berupa jalan dan sungai 14 bidang. Ada 9 bidang yang tidak diganti rugi karena diluar trase. Ke-9 bidang lain gantinya dititipkan di pengadilan. Di tahap II sepanjang 19 km, ada seksi II dan III serta lahan exit tol. Total ada 614 bidang lahan yang dalam proses pembebasan.