Lahat, Halosumsel -Senin 13/1/2025 – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Honorer Kabupaten Lahat Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Pemkab Lahat dan Kantor DPRD Kabupaten Lahat. Aksi ini diikuti oleh sekitar 400 peserta dengan membawa spanduk dan mobil pengeras suara.

Pengamanan aksi dipimpin oleh Kabag Ops Polres Lahat Kompol Idhas Haris SE. MM, mewakili Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S. Sinaga, SH, SIK, MH, bersama personel gabungan dari Polres Lahat, Kodim 0405 Lahat, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Tuntutan Forum Honorer

Dalam aksi damai ini, Forum Honorer menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya:

  1. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengangkat honorer menjadi ASN PPPK.
  2. Mengajukan formasi di setiap instansi kepada pemerintah pusat agar pengangkatan ASN PPPK segera terealisasi.
  3. Mengusut tuntas keberadaan tenaga honorer “siluman” yang tidak memenuhi syarat namun dinyatakan lulus.
  4. Menagih janji pemerintah pusat terkait pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN PPPK.
  5. Menunda seleksi PPPK tahap kedua hingga penyelesaian PPPK tahap pertama.
  6. Meminta transparansi mekanisme pengangkatan honorer PPPK.

peserta aksi diterima oleh Sekretaris DPRD Lahat, Saprani, S.E., M.M.. Selanjutnya, perwakilan 11 orang dari Forum Honorer bertemu dengan anggota DPRD Komisi I Fraksi PDIP, Makmun, di Ruang Aula DPRD Kabupaten Lahat.

Dalam pertemuan tersebut, Makmun menyampaikan bahwa aspirasi Forum Honorer telah diterima. Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Lahat termasuk daerah yang menerima jumlah pengangkatan honorer terbesar, yakni sebanyak 3.866 formasi dari 6.000 usulan. Rinciannya meliputi:

  • 407 formasi untuk guru
  • 1.329 formasi tenaga kesehatan
  • 2.130 formasi tenaga teknis

Makmun menegaskan pentingnya validasi terhadap peserta seleksi PPPK dan meminta BKPSDM mendiskualifikasi honorer “siluman”. Selain itu, DPRD bersama OPD terkait akan membawa aspirasi Forum Honorer ke Kementerian PAN-RB pada Maret mendatang.

Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.40 WIB ini berjalan aman dan kondusif. Para peserta membubarkan diri setelah menerima tanggapan dari pihak DPRD dan Pemkab Lahat.

Aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan mempercepat pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK, sesuai dengan harapan masyarakat.