Halosumsel-
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki yang juga Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Provinsi Sumsel secara resmi membukan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di dua Kabupaten yakni Muara Enim dan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumsel.
Ishak Mekki mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel sengaja menggelar sosialisasi GT-PPTPPO di seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana bentuk, modus, dan cara yang dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan mengatasnamakan tenagakerja baik melalui pengiriman tenaga kerja duta seni, budaya, perkawinan pesanan, pengangkatan anak, pemalsuan dokumen (KK/KTP), kerja paksa, penculikan dan lainnya.
“Ini perlu diwaspadai dan jangan sampai terjadi kembali karna sudah cukup banyak kasus yang terjadi dari beberapa tahun terakhir, melalui sosialisasi ini kita berharap jangan sampai terjadi lagi kedepan,” tegasnya.
Dijelaskan Ishak Mekki, tahun 2015 hingga 2017 terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh GT-PPTPO Provinsi Sumsel dengan korban 15 orang yakni 2015 sebanyak 4 kasus dengan korban 7 orang, tahun 2016 sebanyak 5 kasus dengan korban 8 orang dan tahun 2017 sebanyak 1 kasus dengan korban 2 orang.
Penyebabnya bisa dilihat dari berbagai aspek seperti kemiskinan, terbatasnnya lapangan pekerjaan, terlalu percaya kepada agen/perekrut dan lainnya. “Ayo kita cegah bersama tindak pidana perdagangan orang. Khususnya kepada kaum perempuan, jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming dari agent TKW,” imbuhnya.
Lanjut Ishak Mekki, tindak pidana perdagangan orang masalah yang serius baik dari sisi sosial, politik, budaya, lingkungan dan ekonomi maupun harga diri dan martabat bangsa.
Untuk mengatasi kemiskinan, kata Ishak Mekki, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Sumsel diantaranya sejak 2008 Pemerintah Sumsel menjadikan pendidikan sebagai prioritas melalui program sekolah gratis sampai sarjana.
“Harapan kita bagaimana anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampun tetap bisa kuliah dan menjadi sarjana, dengan begitu mereka akan mampu mengangkat harkat dan martabat keluarganya,” terang Ishak Mekki.
Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar mengatakan, tindak perdagangan orang merupakan bentuk modern dan bentuk kejahatan terhadap manusia yang dilakukan dengan berbagai modus.
Menurutnya, dengan adanya organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Muara Enim, pihaknya telah melakukan berbagai upata terkait PPTPO diantaranya terdapat dua kasus tinda pidana perdagangan orang di Kabupaten Muara Enim yakni dua orang perempuan yang menjadi TKW di Malaysia, berangkat sejak Mei 2015 lalu.
“Kasus ini sudah di tindak lanjuti serta kondisi korban saat ini sudah dipulangkan ke keluargannya. Kita berharap tidak terjadi lagi kasus serupa di Muara Enim,” terangnya.
Terpisah, Bupati PALI Heri Amalindo mengatakan, pemerintah dan masyarakat PALI sangat menyambut baik diselenggarakannya sosialisasi ini. Menurutnya, walaupun kabupaten baru akan senantiasa mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang di PALI.
“Kita boleh berdagang apa saja, hanya dua hal yang tidak boleh diperdagangkan di PALI yakni orang dan narkoba,” ujar Heri Amalindo.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, yang juga ketua pelaksana sosialisasi, Susna Sudarti mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumsel.
Menurut Susna Sudarti, peserta sosialisasi di setiap kabupaten meliputi para tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Desa dan perangkatnya, Tim Penggerak PKK, Darmawanita, organisasi perangkat daerah serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Di sosialisasi kita hadirkan berbagai narasumber baik dari Universitas seperti UIN Raden Fatah Palembang serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel,” pungkasnya.