Palembang, Halosumsel– Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro melaksanakan reses di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (8/1/2024). Agenda ini menjadi momen penting untuk membahas berbagai isu strategis terkait tugas dan fungsi BPK dan BPKP sebagai mitra kerja dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan negara.
Fauzi Amro mengungkapkan pentingnya sinergi antara BPK dan BPKP dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang dan kebijakan pemerintah. “BPK bertugas melaksanakan audit eksternal, sedangkan BPKP fokus pada pengawasan internal pemerintah. Kita perlu membangun pemahaman bersama agar tugas dan fungsi masing-masing lembaga berjalan efektif,” ujar Fauzi.
Fauzi juga mengapresiasi kerja sama dengan BPKP Sumsel dalam menangani temuan-temuan audit, terutama yang menyangkut kerugian negara. Ia menyebutkan bahwa pada semester pertama, temuan terkait pengelolaan anggaran di Sumsel mencapai Rp490 miliar. “Harapan kami, temuan-temuan ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah baik melalui penyelesaian pekerjaan maupun pengembalian keuangan negara yang kurang,” katanya.
Lebih lanjut, Fauzi mendorong agar BPKP terus memberikan supervisi kepada pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan guna mencegah terulangnya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. “Persoalan ini harus dibenahi mulai dari hulunya. Jika pemahaman Pemda dan pihak terkait sejalan, maka risiko kebocoran uang negara dapat diminimalisasi. Kita berharap kualitas pengelolaan keuangan semakin baik di masa mendatang,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fauzi juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara BPK dan BPKP untuk mendukung tata kelola yang lebih efisien dan akuntabel. Ia berharap setiap langkah penyelesaian temuan audit didasarkan pada pemahaman bersama yang sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Sumsel, Andri, beserta jajaran, serta para pejabat BPKP Sumsel. Diskusi mendalam tentang tantangan dan langkah-langkah strategis menjadi agenda utama dalam reses ini.
Dengan kolaborasi yang lebih erat, Fauzi optimistis temuan-temuan di lapangan akan berkurang secara signifikan, sehingga tata kelola keuangan negara, khususnya di Sumatera Selatan, semakin transparan, akuntabel, dan berdaya saing di masa depan.
Sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, Andre Yogama, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan dan supervisi dalam pengelolaan keuangan daerah saat menerima kunjungan reses Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amroh.
Dalam keterangannya, Andre menyoroti berbagai sektor pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, serta pengadaan barang modal seperti pembangunan jalan dan gedung yang menjadi fokus audit BPK. “Ke depan, meskipun sebagian besar dari pengawasan sudah kami lakukan, masukan dari Pak Fauzi sangat relevan untuk lebih meningkatkan supervisi kami,” ujar Andre.
Menurut Andre, sinergi antara BPK dan entitas terkait di daerah sangat penting untuk menyamakan persepsi, sehingga ke depan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku. “Kami akan terus berusaha bertemu dengan entitas terkait secara lebih rutin untuk memberitahukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Dari situ, kita akan melakukan perbaikan bersama-sama,” tambahnya.
Andre juga membuka kemungkinan kerja sama lebih erat dengan BPKP untuk menyelesaikan temuan-temuan yang muncul di lapangan. “Hasil temuan kami mungkin nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama BPKP sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga,” katanya.
Dalam kunjungan ini, Andre menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Sumatera Selatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dan kebocoran anggaran di masa mendatang.
“Dengan koordinasi yang baik dan supervisi yang diperkuat, kami optimistis tata kelola keuangan daerah di Sumsel akan semakin baik dan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi,” tutup Andre.
Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan, Sofyan Antonius, menyampaikan komitmen BPKP dalam mendukung pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini diutarakannya saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amroh, dalam agenda reses di Kantor BPKP Sumsel, Rabu (8/1/2024).
Sofyan menyampaikan terima kasih atas kedatangan Fauzi dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPKP. Ia menjelaskan bahwa peran utama BPKP adalah memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan. “Kami lebih banyak fokus pada konsolving dan bertindak sebagai konsultan untuk pemerintah daerah. Tujuannya agar setiap tugas yang mereka laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sofyan.
Terkait temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK, Sofyan menegaskan bahwa BPKP memiliki tugas untuk mendorong agar setiap temuan tersebut dapat ditindaklanjuti secara komprehensif oleh pihak terkait. “Kami membantu mendorong tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut, sehingga harapan dari teman-teman di BPK bisa direalisasikan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, BPKP juga berperan dalam memberikan bimbingan teknis, konsultasi, dan sosialisasi kepada entitas pemerintah daerah. “Kami banyak melakukan bimtek dan konsolidasi. Dalam hal audit, kami tetap melaksanakannya dengan berkoordinasi bersama inspektorat atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah masing-masing,” tambahnya.
Sofyan menekankan pentingnya sinergi antara BPKP, BPK, dan pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan adanya kolaborasi ini, ia optimistis pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dapat meningkatkan akuntabilitas serta menekan potensi pelanggaran keuangan.
“Pendekatan kami adalah mendampingi dan mendorong agar semua pihak mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dengan begitu, temuan yang ada bisa diminimalisasi, dan tata kelola keuangan menjadi lebih transparan,” tutup Sofyan.
Sofuan