Palembang, Halosumsel— Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dr. Eko Kusnadi, memberikan edukasi keuangan dan jaminan simpanan kepada para petani dalam acara Ngaji Pertanian yang berlangsung pada Sabtu (25/7).

 

Dalam paparannya, Dr. Eko Kusnadi menyoroti kerentanan petani terhadap jeratan pinjaman online ilegal di era digital. Ia menjelaskan bahwa kemudahan akses finansial digital membawa risiko utang sejak usia muda, terutama dengan maraknya transaksi cashless, e-commerce, dan iklan konsumtif di media sosial.

 

“Petani hidup di era serba digital. Transaksi digital dan pinjaman instan menawarkan kemudahan, namun tanpa pemahaman keuangan yang baik, hal ini justru dapat menjerumuskan,” ujar Dr. Eko Kusnadi di hadapan para peserta.

 

Anggota Badan Supervisi LPS yang diangkat melalui Keppres Nomor 128/P Tahun 2023 ini memaparkan sejumlah modus operandi pinjaman online ilegal, mulai dari iklan menarik di media sosial, permintaan akses data pribadi, hingga bunga dan biaya tersembunyi yang mencekik. Ia mencontohkan, pinjaman Rp1 juta hanya diterima Rp700 ribu dengan total pembayaran mencapai Rp1,8 juta.

 

“Per 2025, OJK telah memblokir lebih dari 9.000 pinjol ilegal. Namun modus baru terus bermunculan. Petani harus waspada,” tegasnya.

 

Dr. Eko juga menjelaskan sistem perlindungan keuangan Indonesia yang melibatkan tiga lembaga utama: Bank Indonesia (BI) yang menjaga stabilitas nilai rupiah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga jasa keuangan, dan LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank resmi hingga Rp2 miliar.

 

Ia menegaskan bahwa LPS tidak menjamin simpanan di pinjaman online atau fintech ilegal. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menabung di bank resmi yang terdaftar di OJK dan dijamin LPS.

 

Dr. Eko Kusnadi yang juga dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang sejak 2016 itu memberikan sejumlah tips perlindungan diri dari pinjol ilegal, di antaranya mengecek legalitas di OJK sebelum meminjam, membaca seluruh syarat dan ketentuan, tidak memberikan akses data pribadi berlebihan, serta memastikan cicilan maksimal 30 persen dari pendapatan.

 

“Masa depan finansial dimulai dari hari ini. Petani yang bijak bukan yang paling banyak uangnya, tetapi yang paling bijak mengelolanya. Jauhi pinjol ilegal, kelola uang dengan disiplin, dan bangun masa depan finansial yang sehat,” pesannya menutup sesi edukasi.

 

Acara Ngaji Pertanian ini merupakan salah satu upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan petani yang dinilai rentan terhadap praktik keuangan berisiko tinggi. (*)