Halosumsel.com-Sebanyak tiga kabupaten di Sumsel siap bakal dijadikan percontohan untuk menurunkan emisi. Mengawali hal ini dilakukan Lokakarya Pembelajaran Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten di tingkat Provinsi Sumsel Merangkai Inspirasi Pembangunan Hijau di Bumi Sriwijaya gelaran Pemprov Sumsel bersama program Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (16/6).
Kenapa ada tiga kabupaten, ini percontohan. Harus pilih berdasarkan DAS (Daerah Aliran Sungai). Ada hulu tengah hilir. Selain di Sumsel, juga dilakukan di Papua, Kaltim, Jambi. Rencana aksinya beda-beda yang di Sumsel dengan Kaltim. Dari inisiatif bisa diambil kebijakan kabupaten, nasional,” ungkap Suyanto, Project Leader LAMA-I didampingi Yessi Dewi Agustina, LUWES Communication Officer.
Lokakarya ini bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari tiga kabupaten Lokasi LAMA-I di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Lokakarya ini juga menjadi momentum yang tepat untuk merancang implementasi yang tepat pasca terbitkannya UU No.23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.
Sehingga rencana implementasi kegiatan-kegiatan penurunan emisi yang telah disusun oleh tiga kabupaten tersebut dapat terlaksana di Sumatera Selatan. Memasuki tahun ke dua implementasi Program LAMA-I di tiga kabupaten Provinsi Sumatera Selatan telah membuahkan hasil Dokumen Skenario Tata Guna
‎Lahan untuk mendukung spiderman: Pembangunan Rendah emisi pada kabupaten tersebut.
Tiga skenario aksi mitigasi ini telah melalui proses konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan yang terkait di sektor berbasis lahan.
Penyusunan dokumen strategi tata guna lahan merupakan merupakan inisiatif daerah sebagai upaya untuk mendukung Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
RAN-GRK dilatar belakangi oleh komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi nasional sebesar 41% pada tahun 2020, dengan target 26% dilakukan dengan upaya mandiri dan 15% berasal dari bantuan Internasional.
Komitmen penurunan emisi ini harus dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, oleh karena itu prinsip pembangunan hijau menjadi prinsip yang perlu di adopsi untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Perencanaan mitigasi secara nasional dirancang oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dikoordinasikan di tingkat provinsi oleh Bappeda, dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).
Dalam upaya untuk membangun kapasitas pemerintah daerah tingkat kabupaten selaku pelaksana kegiatan RAD- GRK, LAMA-I telah dan sedang melakukan serangkaian kegiatan yang memperkuat kapasitas personal dan kelembagaan sekaligus mengembangkan perangkat (LUWES-LUMENS) untuk merencanakan pembangunan rendah emisi sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor lahan.
 Upaya yang telah dilakukan oleh Program LAMA-I bersama kelompok kerja (Pokja) di tingkat kabupaten telah sejalan dengan Misi Besar Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 yaitu “Pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulan bencana” menuju “SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL”. Penyusunan dokumen RAD-GRK tingkat Provinsi di Sumatera Selatan juga telah diselesaikan pada akhir tahun 2012. (sofuan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *