Halosumsel.com –
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar eksekusi sebanyak 134 rumah warga yang berada di lahan pembangunan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dikawasan Jakabaring, Kamis (1/10) kemarin.
Berdasarkan pantauan Halosumsel. Com, aksi pembongkaran rumah yang dilakukan oleh Kepolisian dan tim gabungan satuan polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dari Pemprov serta Pemerintah Kota Palembang itu sempat diwarnai kericuhan karena sebagian warga dilahan tersebut menolak dilakukannya pembongkaran.
Meski demikian, peristiwa ricuh tersebut tak berlangsung lama, setelah pihak kepolisian dan Sat Pol PP langsung mengamankan para warga yang melakukan aksi provokatif.
“Pembongkaran hari ini (red kemarin) merupakan kelanjutan eksekusi untuk progres pembangunan UIN, dari sebanyak 134 rumah sudah sekitar 70 persen dikuasai,”kata Asisten I bidang pemerintahan Pemprov Sumsel, Ikhwanudin saat memimpin proses eksekusi.
Menurut dia, sebelumnya pemprov telah menjalankan berbagai tahapan dan sosialisasi kepada warga yang masih menempati aset milik pemprov tersebut. Namun sebagian warga ternyata masih tak mengindahkan, sehingga harus dilakukannya eksekusi pembongkaran.
“Kita memberi mereka dua pilihan dieksekusi atau pindah dengan bantuan uang kerohiman dari pihak UIN, sementara bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal juga disediakan rusun oleh Pemkot Palembang,”urainya.
Meski sempat diwarnai ricuh, namun Ikhwan menilai proses eksekusi telah berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, jika memang masih ada warga yang bersikeras menempati lahan, maka pemprov siap mengikuti proses hukum yang ada
“Kalaupun mereka ada hak, tentu kita akan buka jalur hukumnya, kalau mereka menang pasti pemprov bayar sesuai ganti rugi, pokoknya dalam proses ini akan kita utamakan keadilan,”ucapnya.
Sejauh ini, kata Ikhwan, lahan yang sudah diamankan oleh Pemprov untuk pembangunan UIN seluas 15 hektar dari total 30 hektar rencana lahan yang akan dibangun. Diakui Ikhawan, pemprov memang ditarget secepat mungkin menyelesaikan pembebasan lahan UIN tersebut mengingat
pembangunan UIN harus dibanguan tahun depan.
“Seharusnya bulan Juli lalu sudah selsai tapi harus tertunda sampai September, tentunya kita tak mau pembangunan UIN ini tertunda karena ada banyak bantuan asing diproyek ini yang dipergunakan untuk kemajuan dunia pendidikan di Sumsel,”pungkasnya. (sofuan)