Halosumsel.com-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melalui, Asisten IV bidang administrasi umum dan kepegawaian, Djoko Imam Santoso mengingatkan bagi daerah yang tidak menjalankan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus siap menerima resiko dari KASN.
“Lebih dari 7 daerah yang mendapatkan rekomendasi KASN ini diantaranya, Palembang, Muba, OKU Timur, OKU, Empat Lawang, OKI, OI dan beberapa daerah lainnya,” kata Asisten IV, Djoko Imam Santoso, Selasa (2/2).
Dalam rekomendasi tersebut, Djoko menjelaskan bahwa sebagian permasalahan yakni mutasi yang dilakukan oleh pimpinan daerah tersebut karena tidak sesuai dengan undang-undang. “Nah, rekomendasi tersebut ada yang ditindaklanjuti dan diproses, ada yang ditindaklanjuti tapi tidak diproses,” jelasnya.
Menurutnya, jabatan tersebut sebuah amanah, jadi jika jabatan tersebut dicabut artinya tidak amanah lagi dan mungkin pimpinan punya pertimbangan sendiri. Pimpinan tersebut memang punya hanya hak untuk melakukan penyegaran, namun harus sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pencabutan jabatan tersebut harus melalui mekanisme.
“Sangat disayangkan hal tersebut tidak dirasakan bahkan tidak dijalankan,” terangnya.
Dicontohkan Djoko, ada PNS ditempatkan disuatu jabatan, namun melakukan kesalahan seharusnya dipindahkan dahulu. Jika sudah tiga kali dipindahkan tetap melakukan kesalahan barulah dapat jabatan tersebut dicopot. “Kami berharap semua PNS baik pimpinan dan bawahan dapat membaca situasi serta bekerja harus dengan kepiawaian pegawai,” tandasnya.
Untuk diketahui, KASN sudah tiga kali mengirimkan surat ke Pemkot Palembang, yang pertama KASN mengirimkan surat surat rekomendasi dengan Nomor 1390/KASN/12/2015, tertanggal 4 Desember tahun 2015, terkait mengangkat kembali 34 PNS, ke jabatan semula.
Kedua, pada tanggal 11 Januari 2016, KASN mengirimkan surat kembali, untuk menyelesaikan permasalahan, terkait pelanggaran atas pengangkatan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural ASN di Pemkot Palembang, pada 3 November 2015 lalu, dengan mengirimkan surat ke Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), melalui surat nomor B-40/kASN/1/2016.
Ketiga, surat, B-49/KASN/I/2016, tertanggal 13 Januari 2016, dalam surat tersebut KASN menyampaikan, memberikan alternatif kepada Pemkot Palembang, berupa lelang terbuka untuk JPT Pratama tanpa memberhentikan. (sofuan)