PALEMBANG,Halosumsel- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Palembang mendengar langsung berbagai aspirasi, dari dewan guru, siswa, dan pihak sekolah hingga warga.
Hal ini saat Reses tahap 1 anggota DPRD Sumsel tahun 2024, yang berlangsung 2 sampai 9 Desember.
Reses ini dipimpin oleh Koordinator Dapil Palembang 2, Hj. Zaitun, SH, M.Kn., bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti H. Nopianto, S.Sos., MM., Ir. Zulkipli Kadir, H. Yansuri, S.IP., HM Anwar Syadat, S.Si., M.Si., Fajar Febriansyah, ST., M.IKom., dan Tamtama Tanjung.
Saat reses ke SMAN 13 dan SMKN 7 serta warga Kecamatan Alang- Alang Lebar (AAL) Palembang, Kamis (5/12/2024), dalam sambutannya, Hj. Zaitun menyampaikan pentingnya kegiatan reses sebagai upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat adalah perintah undang-undang yang wajib kami jalankan. Kami akan membawa hasil diskusi ini dalam pokok pikiran (pokir) DPRD dan meneruskannya kepada pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Di SMAN 13 Palembang sendiri saat sesi tanya jawab, salah satu poin utama yang disampaikan pihak sekolah adalah terkait kebutuhan mendesak akan peningkatan daya listrik.
Hal ini diungkapkan oleh Yunita, S.Pd., M.Si., yang mewakili Kepala SMAN 13 Palembang. Menurutnya, penurunan daya listrik telah menghambat kegiatan belajar-mengajar dan operasional sekolah.
“Kami juga membutuhkan renovasi fasilitas gedung pertemuan. Selain itu, permasalahan lahan sekolah yang merupakan milik TNI AU menjadi kendala besar. Namun, jika masalah lahan dapat diselesaikan, kami optimistis mendapatkan bantuan khusus dari kementerian,” ungkap Yunita.
Ahmad Rivai, guru informatika sekaligus perwakilan ASN PPPK Sumsel, menyampaikan beberapa keluhan, termasuk terkait aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. “Sistem zonasi telah menjadi dilema besar. Kami berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi, termasuk penghapusan zonasi jika diperlukan,” katanya.
Rivai juga menyoroti kesejahteraan ASN PPPK yang dinilai belum optimal.
“Tunjangan fungsional yang seharusnya mencapai Rp327 ribu per bulan, kini hanya sebesar Rp185 ribu. Kami berharap ada regulasi yang menyetarakan hak antara PNS dan PPPK,” tambahnya.
Dari sisi siswa, Aisyah Habiba, salah satu siswi SMAN 13, mengusulkan penambahan toilet dan ruang ganti pakaian yang dirasa sangat kurang. Sementara itu, Kepala Perpustakaan, Ari, menyoroti ukuran perpustakaan yang kecil dan minimnya koleksi buku. “Kami berharap ada rehabilitasi perpustakaan dan penambahan buku bacaan untuk mendukung minat baca siswa,” pintanya.
Sementara ditempat lain, Kepala SMKN 7 Palembang, Aliyas, S.Pd., M.Pd., menyampaikan kebutuhan mendesak terkait pemeliharaan infrastruktur sekolah, termasuk pengecatan, perbaikan atap, dan fasilitas gedung.
“Kami berharap ada perhatian lebih untuk pemeliharaan ini agar mendukung kegiatan belajar-mengajar yang optimal,” ujarnya.
Guru SMKN 7, Devina Khoirunisa, mempertanyakan tindak lanjut reses agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perwakilan Dewan Kesenian Pelajar (DKP) SMKN 7, M. Arsyadi, menyampaikan harapan terkait pengembangan pendidikan seni di Sumatera Selatan. “Kami menginginkan adanya institusi pendidikan tinggi seni di Sumsel agar siswa tidak perlu jauh-jauh ke Jawa untuk melanjutkan studi,” katanya.
Sedangkan saat reses di Kantor Kecamatan AAL Palembang, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan publik, infrastruktur, dan lingkungan.
Vera, warga RT 43 Kelurahan Talang Kelapa, mengungkapkan keluhannya mengenai kualitas air minum yang keruh meskipun layanan telah dialihkan dari perusahaan ATS ke TSM. Selain itu, ia meminta agar jalan sepanjang 500 meter di wilayahnya segera dicor.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Bayati, warga Simpang Kades hingga KM 12. Ia menyebutkan bahwa wilayahnya sering banjir, selain masalah jalan rusak dan pembangunan tiga masjid yang belum selesai selama tiga tahun.
Kahfi, warga RT 42 Kelurahan Srijaya, mengeluhkan parit yang penuh dengan binatang liar seperti ular, sementara Yusmairin, warga Alang-Alang Lebar, menyampaikan keresahannya tentang mobil truk besar yang sering parkir sembarangan di wilayah Mas Karebet.
Dalam reses ini, para anggota DPRD Sumsel berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap keluhan warga.
Koordinator Dapil 2, Zaitun, menegaskan bahwa reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk dari sektor pendidikan.
“Semua aspirasi yang kami terima akan diperjuangkan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Meski berasal dari partai politik yang berbeda, tujuan kami tetap satu, yaitu memberikan manfaat nyata bagi warga Dapil 2 Palembang,” jelasnya.
Anggota DPRD, H. Nopianto, S.Sos., MM., memastikan bahwa aspirasi ini akan diteruskan ke pihak terkait.
“Kami akan memprioritaskan beberapa poin, termasuk fasilitas WC, perbaikan gedung, dan penambahan koleksi perpustakaan. Namun, terkait aturan PPDB, kami masih menunggu keputusan pemerintah terkait penghapusan sistem zonasi. Termasuk permasalahan lainnya yang dialami masyarakat, ” jelasnya.
Advetorial