Halosumsel.com-
Kurang lebih dua pekan pada selasa, 31/5, Satuan Gerakan Amanat Nusantara (Satgan) kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Banyuasin senin (13/6) pukul 10 00 wib.
Kedatangan Satuan Gerakan Amanat Nasional meminta Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk melakukan tela’ah realisasi terhadap kegiatan-kegiatan terkait dan sama dengan tuntutan yang disampaikan pada selasa (31/5) yaitu adanya dugaan yang dilakukan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2015 meliputi pengadaan kapal nelayan.
Satgan juga membeberkan beberapa dugaan yang dilakukan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Banyuasin.
Kordinator Aksi ,Heri mengatakan dalam orasinya supaya Kejaksaan Negeri Banyuasin segera mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Banyuasin.
” Agar jangan jadi kebingungan bagi kita, perihal ini juga dianggap perlu untuk dilakukan tela’ah dan investigasi lanjut oleh pihak kejaksaan agar semua jadi transparan,” bebernya
Sementara dari pihak kejaksaan Negeri Banyuasin melalui Kasi Pidsus, Riyan samapta,SH menyampaikan supaya data pendukung dari aksi yang dilakukan Satgan. yang berkantor di belakang RS Umum Palembang untuk di lengkapi.
” Kami meminta data pendukung,”setelah data pendukung di serahkan maka, akan kami proses apa yang jadi tuntutan dari rekan rekan,”jelasnya
Setelah di jelaskan oleh pihak kejaksaan ,Satuan Gerakan Amanat Nasional yang kordinatori Heri mengatakan akan melengkapi data pendukung sesuai yang di pinta pihak kejaksaan Negeri Banyuasin
Sementara Sekdis perikanan Drs. Suroharjo saat dikonfirmasi fia Hp membantah atas demo mahasiswa tersebut, kalau kegiatan tahun 2015 sudah dilaksanakan sesuai prosedur.
“Misal contoh pegadaan kapal nelayan ditenderkan melalui ULP, barang sudah diperikasa oleh lembaga eksteren yakni BPK, serta Oleh lembaga intern dalam hal ini Dirjen, serta sudah mendapat sertifikat layak berlayar dan juga pembuatan kapal tersebut dilakukan oleh para ahlinya,” ujar Suroharjo. (CW)