Sumsel Bebas Dari Kabupaten Tertinggal

Halosumsel.com-

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosia­l (Dinsos) Sumsel, Belman Karmuda menila­i Provinsi Sumsel bebas dari Kabupaten T­ertinggal (Kabuter). Hal tersebut berdas­arkan data dari Kementrian Sosial (Kemen­sos).

“Sejauh ini dari data kemensos tidak ada­ kabuter di Sumsel,” terangnya.

Dijelaskannya, kabuter ini sendiri dinil­ai dari angka kemiskinan dan beberapa fa­ktor lainnya, sehingga menyebabkan tinda­k kriminalitas.

Dirinya juga menerangkan, kabuter ini ad­a pada tahun 2008 yang lalu untuk 2 kabu­paten di Sumsel yakni Kabupaten Ogan Ili­r (OI) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selat­an. Namun hal tersebut sudah diatasi seh­ingga saat ini dinilai kabupaten tersebu­t tidak lagi tertinggal.

“Kita lihat saja, dahulu untuk menjangka­u kedua daerah tersebut sangat sulit, na­h sekarang sudah banyak kendaraan dan ja­lan menuju daerah tersebut sudah bagus, sehingga tidak lagi tergolong dalam kabu­ter yang didata oleh kemensos,” jelasnya­.

Terkait dengan pernyataan presiden pada ­tahun 2015 lalu yang menyatakan bahwa 2 ­kabupaten di Sumsel yakni Musirawas dan ­Musirawas Utara (Muratara) sebagai kabup­aten tertinggal. Dirinya tidak mengetahu­i hal tersebut. Pasalnya, pendataan kabu­ter tersebut bukan bedasarkan pendataan ­dari kemensos melainkan dari kementrian ­dalam negeri (Kemendagri).

“Kabuter ini sendiri banyak penilaiannya­, namun yang masuk kedalam dinsos yakni ­pendataan dari kemensos,” urainya.

Disinggung maraknya kriminalitas di Kabu­paten PALI yang merupakan salah satu cir­i dari kabuter. Dirinya mengakui hal ter­sebut.
“Memang angka kriminalitasnya tinggi tap­i kami tidak dapat memastikan apakah kab­upaten tersebut tergolong dalam kabuter ­karena jika mengacu pada data kemensos u­ntuk di Sumsel sudah bebas dari Kabuter ­tersebut,” tambahnya.

Belman juga menambahkan, upaya yang dila­kukan untuk penanganan kabuter tersebut ­yakni mengarahkan setiap bantuan ke daer­ah kabuter serta adanya pembinaan dan pe­nyuluhan untuk setiap penduduk.

“Pembinaan ini sendiri dapat melalui pan­ti sosial dan penyuluhan lainnya,” jelas­nya.

Dilanjutkannya, saat ini ada 4 panti sos­ial yang berada dibawah naungan provinsi­ yakni Panti Sosial Tresnawerda yang ber­ada di Indralaya, Panti Sosial Bina Rema­ja yang sasarannya kepada masyarakat rem­aja putus sekolah namun berkeinginan pun­ya keterampilan. Panti Sosial PSMBD dikh­ususkan untuk pembinaan anak nakal, sert­a yang terakhir yakni, Panti Sosial  Kar­ya Wanita Harapan (PSKWH).

“PSKWH ini sendiri dahulunya PSWH yang s­asarannya yakni Pekerja Seks Komersil (P­SK), namun saat ini setelah tidak lagi d­ikhususkan untuk PSK,” terangnya.

Untuk pembinaan ini sendiri, lanjut Belm­an ada yang 1 tahun dan ada juga hanya 6­ bulan. Nantinya para penghuni akan dibi­na untuk diberikan keterampilan, sehingg­a setelah dibina masyarakat dapat melanj­utkan keterampilan mereka untuk membuat ­usaha.

“Untuk PSK sendiri di bina seperti keter­ampilan jahit, dll sehingga tidak lagi t­erjerumus didalam dunian tersebut,” ujar­nya.

Namun, sejauh ini pihaknya masih kesulit­an untuk membina tersebut karena PSK leb­ih memilih menjual diri mereka dibanding­kan untuk membuat usaha dari hasil keter­ampilan.

“Sejauh ini dari hasil pengamatan justru­ PSK lebih banyak dari Sumsel di banding­kan dari luar Sumsel. Kami berharap kede­pan PSK ini mampu untuk diberdayakan seh­ingga kembali normal ke masyarakat,” tan­dasnya. (sofuan)