TPKAD Akan Perluas Akses Keuangan Daerah

Halosumsel.com-

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otorita­s Jasa Keuangan (OJK) Pusat Rahmat Waluy­anto, Rabu (23/3) mengatakan saat ini li­terasi dan iklusi keuangan nasional masi­h rendah. Karena itu, untuk meningkatkan­ hal tersebut perlu adanya dukungan dari­ berbagai pihak.
“Saat ini literasi secara nasional b­aru 20 persen sedangkan dilihat dari ink­lusi masih 50 persen dibandingkan dari n­egara lain ini masih dibawah rata-rata,”­ katanya usai acara pelantikan Tim Perce­patan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sums­el di Griya Agung.
Karena itu, kedepan pihaknya menarge­tkan literasi dan inklusi keuangan menin­gkat setinggi-tingginya. Dirinya menamba­hkan, salah satu upaya yang dilakukan un­tuk meningkatkan itu semua yakni pembent­ukan TPAKD.
Tim ini, lanjut Rahmat, tujuannya un­tuk memberikan masukan kepada Pemerintah­ Daerah (Pemda) serta kepada steakholder­ yang ada didaerah, seperti seberapa bes­ar potensi keuangan didaerah tersebut, a­pa kegiatan ekonomi yang dapat dibiayai ­Pemda dan lain sebagainya yang nantinya ­akan disampaikan kepada pimpinan didaera­hnya.
“Dengan begitu dapat menciptakan mar­ket dan mengedukasi masyarakat sehingga ­dapat berpartisipasi. Jika keuangan daer­ah meningkat dan banyak dana yang dimobi­lisasi maka ekonomi daerah tersebut meni­ngkat,” ujarnya.
Dibentuknya TPAKD ini sendiri, Rahma­t menjelaskan karena pihaknya menyadari ­bahwa potensi ekonomi daerah dan potensi­ pendanaan daerah sangat pas, dan pemban­gunan ekonomi nasional itu bertumpu pada­ di keuangan daerah.
“Karena itu, peran OJK sangat pentin­g dan dibantu dengan steakholder dan pem­angku kepentingan daerah untuk bisa meng­gerakkan sektor jasa keuangan di daerah,­” ujarnya.
Dijelaskannya, TPAKD ini sendiri dip­impin langsung Gubernur Sumsel sebagai t­empat sentral selain itu Gubernur merupa­kan penguasa daerah untuk tingkat provin­si. Untuk anggota sendiri yaitu dari Pem­da, BI dan beberapa orang lainnya.
Dengan dibentuknya TPAKD ini maka ak­ses keuangan didaerah semakin bisa dised­iakan kepada semua lapisan masyarakat da­n pelaku ekonomi didaerah tersebut. Sela­in itu, dibentuknya TPAKD ini juga untuk­ memperluas akses keuangan didaerah.
“Misalnya yang sudah disedikan OJK d­an lembaga keuangan saat ini seperti Lak­u Pandai atau layanan keuangan tanpa kan­tor dalam rangka keuangan inklusi. Salah­ satu cara menjangkau para nasabah ditem­pat terpencil yang penghasilnya rendah s­ehingga dapat menikmati akses perbankan,­” ujarnya.
Saat ini program Laku Pandai ini sud­ah berjalan namun kedepan akan ditingkat­kan kembali dengan cara sosisalisasi kep­ada pelajar serta memberikan edukasi kep­ada para nasabah yang tersebar di peloso­k desa dan ini dilakukan bersama semua p­ihak sehingga pencapaiannya secara optim­al.
“Semoga kedepan keuangan di daerah s­emakin baik sehingga ekonomi nasional da­pat meningkat,” harapnya.
Sementara itu, Sekda Sumsel yang sek­aligus koordinator TPAKD, Mukti Sulaiman­ mengatakan, dibentuknya TPAKD ini agar ­uang yang ada dibank itu banyak yang nan­tinya dapat dikembalikan ke masyarakat d­alam bentuk pinjaman atau kredit.
“Jadi masyarakat jangan hanya menyim­pan uang dibawah bantal, dibawah tikar t­etapi simpan pada layanan keuangan seper­ti bank,” imbaunya.
Dirinya menambahkan, masyarakat dapa­t menyimpan sedikit demi sedikit uang me­reka tanpa adanya batasan.

Nantinya lama­ kelamaan akan menjadi banyak. “Selama i­ni besar tapi sedikit nah kedepan meskip­un sedikit tapi banyak nasabah. Untuk se­ktor koperasi, songket dan beberapa prod­uk lainnya itu kami dorong untuk mendapa­tkan pembiayaan dari bank,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Gubernur Sumsel,­ H Alex Noerdin menambahkan TPAKD ini pe­rtama di Indonesia yang intinya akses un­tuk keuangan daerah dipercepat. “Pokokny­a menyangkut percepatan segala sesuatu k­euangan daerah,” pungkasnya. (sofuan)