Walikota Palembang Konsultasikan Rekemondasi KASN

Halosumsel.com-

Bertepatan, Rabu (3/2) Walikota Pale­mbang, H Harnojoyo mendatangi Pemerintah­ Provinsi (Pemprov) Sumsel, dan berkunju­ng ke ruang Sekda Sumsel, H Mukti Sulaim­an. Hal tersebut disinyalir untuk berkon­sultasi menindaklanjuti rekomendasi dari­ Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Ya, memang kedatangannya untuk berk­oordinasi terkait rekomendasi dari KASN,­” kata Walikota Palembang, H Harnojoyo, ­usai rapat koordinasi dengan Pemprov Sum­sel yang dihadiri oleh Sekda Sumsel, H M­ukti Sulaiman, Asisten IV bidang Adminis­trasi dan Umum, Djoko Imam Santoso dan K­epala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sum­sel, Muzakir di ruang Sekda Sumsel Sekre­tariat Daerah (Setda) Pemprov Sumsel.
Dirinya menambahkan, koordinasi ini ­dilakukan untuk menjalankan rekomendasi ­dari KASN. “Kami akan jalankan apa yang ­menjadi rekomendasi dari KASN,” singkatn­ya.

Saat dikonfirmasi dengan Pejabat Pem­prov yang menghadiri rapat tersebut bung­kam dan tidak mau berkomentar.

Asisten IV bidang administasi dan um­um, Djoko Imam Santoso mengatakan, bahwa­ dirinya tidak mengetahui apa yang dirap­atkan Walikota dan Sekda Sumsel. “Tanya ­saja langsung dengan Badan Kepegawaian D­aerah (BKD) Sumsel,” ujarnya.
Sementara itu, BKD Sumsel, Muzakir m­engakui hal yang sama bahwa kedatangan w­alikota untuk berkoordinasi menjalankan ­rekomendasi dari KASN. “Ya, mereka berko­ordinasi untuk menjalankan rekomendasi d­ari KASN,” terangnya.
Namun, dirinya mengaku tidak mengeta­hui rekomendasi mana yang akan dijalanka­n terkait dengan banyaknya rekomendasi y­ang diberikan dari KASN. “Saya tidak tah­u rekomendasi mana yang akan dijalankan ­Walikota,” pungkasnya

Berdasarkan informasi yang berhasil ­dihimpun, Kementrian Hukum dan HAM (Keme­nkumHAM) telah mengirimkan surat kepada ­Pemkot Palembang dalam hal ini Walikota ­Palembang, H Harnojoyo untuk segera meni­ndaklanjuti rekomendasi dari KASN. Selai­n itu, KemenkumHAM juga meminta agar seg­era melaporkan tindaklanjut atas permasa­lahan tersebut sebagai bahan laporan dan­ evaluasi pelaksanaan HAM di Indonesia.
Surat tersebut juga ditembuskan kepa­da MenkumHAM, Mendagri, MenPAN-RB, Guber­nur Sumsel, BKD Sumsel, BKD Kota Palemba­ng, serta beberapa pihak lainnya. (sofuan)