Halosumsel.com – Masalah kemiskinan namoaknya belum mau menjauh dan menghilang dari Provinsi Sumsel. Sebab sampai saat ini, kemiskinan masih cukup tinggi dan menghantui pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel.
“Monitoring pengawasan selama ini agak sedikit kurang, kedepannya saya harapkan agar perlu diperketat dan diperhatikan lagi termasuk dengan masalah anggaran untuk membantu masyarakat miskin,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Ishak Mekki.
Ia mengatakan, masyarakat dunia sudah bersepakat untuk bersinergi dalam tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goal-MDG’s) pada 2015 ini. Kesepakatan untuk memenuhi amanat pembangunan milenium tersebut pada tingkat nasional tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals (RAD MDG’s) tahun 2011-2015.
Provinsi Sumsel menjabarkannya dalam RAD MDG’s Provinsi Sumsel 2011-2015 yang diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2011 tentang RAD MDG’s Provinsi Sumsel. Ada tim pengarah dan POKJA dalam Penyusunan RAD MDG’s Provinsi Sumsel 2011-2015 yang akan melaksanakan rencana aksi dan juga bertanggung jawab memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi tersebut.
“Periode MDG’s akan berakir pada 2015 nanti. Kita memiliki waktu yang tidak banyak lagi,” kata dia.
Diakuinya, hasil pencapaian target MDG’s sangat bervariasi antar provinsi di Indonesia. Provinsi Sumsel masih memiliki banyak target yang tergolong sulit dicapai dan memerlukan perhatian khusus.
Target tersebut antara lain target 1B penurunan angka kemiskinan dan kelaparan hingga separuhnya pada tahun 2015 yaitu target indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.
Selain itu, target 7C, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak perkotaan dan perdesaan. Demikian pula dengan indikatro proporsi rumah tangga perdesaan dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak.
“Tingkat kemiskinan di Sumsel menujukkan tren menurun dari 2008 sampai 2012, dimana pada 2008 berada pada angka 17,73 persen. Lalu pada 2009 menurun menjadi 16,28 persen dan menurun lagi menjadi 15,47 di 2010,” beber dia.
Nah pada 2011 kembali mengalami penurunan menjadi 14,24 persen dan pada 2012 menunjukkan penurunan dengan angka sebesar 13,78 persen. Namun pada maret 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumsel mengalami peningkatan menjadi 14,2 persen, meski pada September 2013 angka tersebut menurun menjadi 14,06persen dan menurun lagi pada Maret 2014 menjadi 13,91 persen.
“Angka ini masih jauh dari harapan, mengingat target RAD MDG’s untuk angka kemiskinan pada 2015 sebesar 7,5 persen,” beber dia.
Karena tinggal beberapa bulan lagi, kata Mekki, perlu adanya usaha-usaha percepatan pencapaian kesejahteraan MDG’s harus dilakukan demi pencapaian kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Selain itu diharapkan baik pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dapat mengambil peran dan berkontribusi terhadap percepatan pencapaian target MDG’s Sumsel sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya masing-masing.
Perkuatan kelembagaan MDG’s di kabupaten/kota adalah hal mutlak yang diperlukan, mengingat kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksana percepatan pencapaian MDG’s Sumsel. Oleh karena itu, optimalisasi matrik MDG’s yang diperkuat landasan hukumnya dengan peraturan bupati/walikota perlu segera dilakukan.
Hal yang sangat penting diperlukan adalah optimalisasi pendataan MDG’s kabupaten/kota yang salah satunya dapat dilakukan dengan sistem database MDG’s, sebagaimana disusun oleh P3BM (Pro Poor Planning Budgetting and Monitoring Evaluation) pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas.
“Sebab, percepatan pencapaian MDG’s memerlukan dukungan basis data terpadu sehinggga akan terjadi sinergitas program yang pada gilirannya akan lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pencapaian target MDG’s provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel,” kata dia.
Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Dr Ekowati Retnaningsih, SKM MKes mengatakan kondisi dan tantangan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, permasalahan yang dihadapi TKPK Provinsi dalam percepatan penurunan kemiskinan, upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I, rencana/agenda TKPK Tahun 2015, strategi penanggulangan kemiskinan, dan aksi daerah percepatan penanggulangan kemiskinan melalui efektitas koordinasi TKPK Provinsi adalah tugas bersama.
Adapun strategi penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai solusi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
“Kita minta seluruh SKPD kabupaten/kota di Sumsel kiranya dapat menyisihkan dana penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat miskin,” tandasnya. (ani)